Implementasi Kebijakan Publik Program JKN pada Peserta PBPU Di Kota Bitung Provinsi Sulut Indonesia

Desi Fitrianeti, Miko Hananto, Riant Nugroho D

Abstract


Penelitian ini dilatar belakangi belum optimalnya implementasi program JKN pada  peserta  PBPU di Kota Bitung. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Implementasi  Kebijakan Publik Program JKN pada Pesert a  PBPU Di Kota Bitung Provinsi Sulut Indonesia. Metode  penelitian deskriptif  kualitatif,  dengan  teknik pengumpulan  data  secara observasional, FGD, dan studi  literature.  Informan  sebanyak  10  orang,  bersifat  cross sectional,  penelitian  ini  telah  dilaksanakan  pada bulan  Oktober s/d November 2019. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa  implementasi  Program JKN  pada  peserta PBPU di Kota Bitung sudah cukup baik. Namun masih ditemukan kendala dalam Komunikasi bentuk sosialisasi program belum optimal. Sebagaian besar informan tidak mengetahui dengan benar pengertian BPJS/JKN. Sumber daya iuran, akses pelayanan, obat, fasilitas kesehatan belum optimal.  Disposisi belum berjalan dengan baik. Sebagian besar informan pernah menunggak, Ada informan mendapatkan penagalaman  pelayanan  tidak baik menggunakan BPJS/JKN, rujukan pasien di tolak RS, pelayanan tidak sesuai kelas yang  dibayar, Peserta  Veteran usia 85 tahun tidak ditanggung BPJS. Ada peserta  bayar umum berobat di RS.  Struktur Birokrasi  prosedur persyaratan menjadi peserta JKN, Akses pembayaran iuran sudah  baik, sesuai aturan (SOP). Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemko Bitung, BPJS Kesehatan, masyarakat, dan Kementerian Kesehatan bekerjasama secara terintegrasi, dan berakselerasi sesuai saran rekomendasi dalam menyelesaikan permasalahan kepesertaan PBPU di Kota Bitung.



Keywords


Implementasi; Kebijakan JKN; Peserta PBPU; Bitung; Indonesia

Full Text:

PDF

References


Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.

Supriyantoro 2014. Formulasi Kebijakan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Sistem aminan Kesehatan Nasional Menuju Universal Health Coverage. Disertasi. Ilmu Kedokteran dan Kesehatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta

Katadata.co.id dengan judul "Baru 83%, Peserta BPJS Kesehatan per Akhir 2019 Capai 224 Juta Jiwa" https://katadata.co.id/desysetyowati/finansial/5e9a4c3b84166/baru-83-peserta-bpjs-kesehatan-per-akhir-2019-capai-224-juta-jiwa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Mulyono, 2009. Model Implementasi kebijakan George Edward III. Magister Kebijakan Publik. Diakes dari https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model- implementasi-kebijakan-george-edward-iii/

Saputra.2013 1717 BAB II Landasan Teoritis A. Pengertian Komunikasi. Respository.unsu.ac.id.

Subekti Mening, Muslih Faozanudin, Ali Rokhman. 2017 Pengaruh Komunikasi, Sumbr Daya,Disposisi, Dan Struktur Birokrasin Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration Volume 3 Nomor 2 Desember 2017.

Pratiwi Rini, L. Moh. Said Ramadlan.2016. Analisis Kemampuan (Atp) Dan Kemauan (Wtp) Membayar Premi Bpjs Kesehatan Pekerja Oleh Pemilik Ukm Di Pertokoan Tekstil Di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016. ISSN 2502-5570.

Pusat Pelayanan Statistik 2019. tentang Survei Program Jaminan Kesehatan Dan Layanan Kesehatan Masyarakat Di DKI Jakarta.Dinas Komunikasi Dan Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Monica Pertiwi, Herbasuki Nurcahyanto, 2015. Efektivitas Program Bpjs Kesehatan Di Kota Semarang.bpjs-kesehatan.go.id http://nasional.tempo.co (di unduh pada 5 Oktober 2015).

Budhi Prakoso Sigit. 2015. Efektivitas Pelayanan Kesehatan Bpjs Di Puskesmas Kecamatan Batang. Economics Development Analysis Journal. ISSN 2252-6765. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 20 18 Tentang Jaminan Kesehatan.

Nurrahamah Baiti DKK, 2017. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional: Ekuitas Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Hampir Miskin di Indonesia Laporan Penelitian Perkumpulan Prakarsa.




DOI: http://dx.doi.org/10.30633/jkms.v12i2.970

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




e-ISSN : 2540-9611
p-ISSN : 2087-8508


Publish by Stikes Syedza Saintika Padang (Jl. Prof. Dr. Hamka No. 228 Air Tawar Timur Padang)

Contact Person :

Ns. Honesty Diana Morika,M.Kep
Editor In Chief
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
STIKes SYEDZA Saintika Padang

Phone: 082384992512

 

Wiya Elsa Fitri, M.Si

Editor

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
STIKes SYEDZA Saintika Padang

Phone: 08116609525

Jl. Prof. Dr. Hamka No. 228 Air Tawar Timur Padang - Sumatera Barat


Email: lppmsyedza@gmail.com




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Flag Counter

View My Stats